Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata adalah program studi yang terdiri dari ilmu pariwisata dan ilmu manajemen. Program studi ini menekankan pada bagaimana kegiatan pariwisata dikembangkan sesuai dengan perencanaan yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif sehingga prodi ini sangat berhubungan erat dengan bagian dari ilmu manajemen yaitu perencanaan dan pengembangan.

Pengembangan pariwisata baik di perkotaan maupun di pedesaan sangat berhubungan erat dengan perencanaan. Pengembangan Kawasan wisata harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan yang sangat diperlukan untuk atraksi wisata. Riset pada produk ini tidak hanya terfokus pada elemen fisik semata untuk membuat manusia lebih nyaman, melainkan kualitas data yang lebih baik dan berkualitas untuk rancangan kreatif. Riset perencanaan sangat berguna dalam menentukan ambang batas daya dukung lingkungan terhadap penggunaan lahan untuk aktivitas berwisata. Penggunaan fotografi HD Graphics, dan teknik komputer untuk inventory dan evaluasi kondisi fisik lingkungan sangat berguna untuk perencanaan area rekreasi dan Pengembangan produk wisata, termasuk Geographic Information System (GIS).

Program Studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (PPP) bertujuan untuk memajukan pemahaman teoritis dan praktis yang bersinergi dengan  perencanaan dan pengembangan. Kontribusi untuk PPP dapat berhubungan dengan lokasi di berbagai tahap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi, dan diarahkan untuk mengeksplorasi internasional, skala nasional, regional, atau lokal.

Studi tentang perencanaan dan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah studi tentang orkestrasi dan sinkronisasi antara berbagai kepentingan yang berbeda. Banyaknya titik singgung antara pariwisata dengan sektor-sektor lain, mengharuskan seorang ahli perencanaan dan pengembangan pariwisata untuk piawai dalam berbagai bidang. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kekayaan sumber daya alam dan peninggalan sejarah merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada pasal 7 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa ruang lingkup pembangunan kepariwisataan mencakup:

(1) Destinasi Pariwisata;
(2) Industri Pariwisata;
(3) Pemasaran Pariwisata; dan
(4) Kelembagaan Pariwisata.